Pembahasan Anggaran Pemilu 2024 Dijadwalkan Sebelum Lebaran

22-03-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto : Arief/mr

 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, persoalan anggaran Pemilu 2024 masih menjadi pembahasan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah. Sejauh ini masih terjadi diskusi soal nominal yang diajukan KPU yakni Rp86 triliun.

 

Ia menyampaikan, pembahasan terkait tahapan dan anggaran Pemilu 2024 sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, bahkan sudah dilakukan sebelum pihaknya menggelar fit and proper test terhadap calon Komisioner KPU-Bawaslu periode 2022-2027. “Namun, pembahasan terkait tahapan dan anggaran Pemilu 2024 masih di tahap awal atau dilakukan secara prematur," ujar Guspardi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/3/2022).

 

Dikatakannya, Komisi II DPR RI sudah mengagendakan  jadwal untuk pembahasan mengenai tahapan ataupun anggaran pada tanggal 11 April 2022. Pihaknya akan menyisir dan teliti kembali baik mengenai tahapannya, begitu juga mengenai anggarannya.

 

Legislator dapil Sumatera Barat II itu menjelaskan bahwa KPU sudah melakukan rasionalisasi terhadap anggaran Pemilu 2024 dari Rp86 triliun menjadi Rp76 triliun kemudian turun lagi sekitar Rp60 triliun. Namun, rasionalisasi tersebut belum maksimal, mengingat anggaran penyelenggaraan Pemilu 2019 hanya sebesar Rp25 triliun.

 

"Terkait pelantikan komisioner KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, kita serahkan kepada Presiden Joko Widodo. Masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu saat ini berakhir pada 12 April 2022. Komisi II akan melakukan pembahasan tahapan dan anggaran Pemilu 2024 tanpa melihat status Komisioner KPU dan Bawaslu, baru atau lama," pungkasnya. (dep/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...